JABARNEWS | DEPOK – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa menolak pengangkatan Komjen M Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule.
Dilansir Radar Depok, Zaadit menyebut bahwa pengangkatan mantan Kapolda Jabar itu adalah sebuah pelanggaran. Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi adalah Komjen M Iriawan yang saat ini masih tercatat sebagai anggota Polri aktif.
Hal itu atas dasar pemahaman dan kajian bahwa isi dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 itu adalah sebuah kesalahan. Iwan Bule, saat ini belum menyatakan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Pelantikan Iwan Bule oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu, disebutnya bertentangan dengan tiga pertaturan perundangan sekaligus.
“Yakni UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Peran dan Fungsi Kepolisian,” kata Zaadit.
Oleh karena itu, BEM UI menolak dengan tegas pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Selain itu, Zaadit menyatakan mendesak pemerintah untuk segera melantik Pj Gubernur Jabar yang sesuai dengan UU Pilkada dan UU ASN.
“Mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 1 tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah,” lanjutnya.
Terakhir, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak pelantikan Pj Gubernur Jabar.
Tidak hanya BEM UI, BEM seluruh Jabar juga mengirim surat protes ke Kemendagri terkait penunjukan Komjen M Iriawan jadi pelaksana tugas (plt) Gubernur Jabar. Melalui surat itu, mereka meminta penjelasan Mendagri terkait penunjukan perwira polisi aktif tersebut. Surat diserahkan Koordinator BEM seluruh Jawa Barat Muhammad Fauzan dan rekannya. Fauzan datang sekitar pukul 14.15 WIB ke kantor Kemendagri.
Fauzan meminta Mendagri untuk menjelaskan alasan dilantiknya PJ Gubernur Jawa Barat dari anggota Polri aktif yaitu Komjen Mochamad Iriawan. Jika alasanya karena Jawa Barat daerah rawan konflik, Fauzan mempertanyakan dimana titik rawan konflik itu.
Sebelumnya, berbagai pihak mengkritisi sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang melantik Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jabar. Pelantikan itu dituding melanggar konstitusi. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
