JABARNEWS | KAB. BEKASI – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) semakin dalam mendalami kasus dugaan suap Meikarta dengan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Itu terkait proses pembahasan aturan soal tata ruang yang juga melibatkan DPRD.
Ketua Umum DPP Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Jonly Nahampun mengatakan, pihaknya sangat mendukung terhadap langkah KPK dalam pemeriksaan terhadap beberapa orang pejabat eksekutif dan legislatif yang ada di Kabupaten Bekasi.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja KPK untuk mengungkap keterlibatan oknum-oknum yang ikut berperan dalam suap Meikarta,” tuturnya.
Bahkan, dirinya mengapresiasi KPK dengan infomasi yang didapat ada 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan Pejabat yang akan diperiksa, sebab mereka bagian dari pengesahan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). “Informasi yang kami dapat ada 30 orang yang akan dipanggil ke gedung Rasuna Said,” kata Jonly.
Pihaknya (LAMI-red) mendukung kinerja KPK agar semua yang terlibat dihukum dan ditindak jangan sampai ada tebang pilih dengan begitu Bekasi terbebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju Bekasi Bersih Bekasi Maju untuk kemakmuran masyarakat.
“Jangan sampai ada tebang pilih biar Bekasi terbebas dari KKN. Masyarakatnya bisa makmur dan sejahtera,” tegasnya.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Umum DPP LSM Lembaga Independent Anti Rasuah (LIAR), bahwa sejak awal dirinya sudah mengetahui ada keterlibatan legislatif dalam dugaan suap ijin meikarta
“Seperti halnya 23 anggota Pansus RDTR dalam pembahasan Wilayah Pengembangan (WP) 1 dan WP 4, serta WP 2 dan WP 3, 4 unsur pimpinan komisi serta 3 unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi,” jelas Nofal.
Dirinyapun menegaskan bahwa meminta kepada KPK agar segera mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam skandal Suap Meikarta. “Saya apresiasi kinerja KPK dan Usut tuntas sampai ke akar-akarnya terkait skandal suap meikarta,” pungkasnya. (Har)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
