JABARNEWS | BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK) secara maksimal ketimbang pemberlakukan kembali PSBB total seperti pada saat awal corona.
Menurutnya, dalam menekan laju covid-19 ini sangat ditentukan oleh disiplin penerapan protokol kesehatan, baik oleh pemerintah dan tentunya masyarakat.
“Kami akan maksimalkan penguatan protokol kesehatan secara kolaboratif bersama pihak lain serta penguatan di wilayah. Sepertinya pertarungan ini akan panjang, karenanya kita harus berkolaborasi agar memiliki strategi yang baik, itu kuncinya,” kata Bima, Sabtu (12/9/2020).
Bima menambahkan, berdasarkan hasil riset tentang persepsi warga Kota Bogor terhadap covid-19 yang dilakukan Prof. Sulfikar Amir dari Nanyang Technology University (NTU) Singapura, menunjukkan bahwa warga Kota Bogor lebih percaya dengan perkataan dokter dan para tokoh agama. Survei tersebut melibatkan 21 ribu responden valid, mulai 15 Agustus hingga 1 September 2020.
Untuk itu, lanjut Bima, Pemerintah Kota Bogor akan berkolaborasi dengan para dokter dan tokoh agama serta pihak lainnya dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bogor.
“Kita akan membentuk satgas di entitas-entitas. Dalam pikiran saya ada dua unit, yakni edukasi dan pengawasan. Unit edukasi rencananya terdiri dari para tokoh agama, para dokter dan Dinas Kesehatan Kota Bogor,” jelas Bima.
“Sementara unit pengawas melibatkan organisasi kepemudaan dan organisasi profesi dan pelaku usaha,” lanjutnya.
Hal itu pun mendapat dukungan dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bogor dr. Zaenal, Perwakilan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor Rahmat dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor KH. Khotimi Bahri. Mereka siap untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk percepatan penaganan covid-19 di Kota Bogor. (Red)
