JABARNEWS | CIANJUR – DPRD Kabupaten Cianjur angkat bicara terkait belum cairnya bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur Sahli Saidi mengatakan, mengenai bantuan Program PKH ini berbentuk uang tunai. Menurutnya, jik uang tersebut sudah masuk ke daerah pasti akan disalurkan dengan data penerimanya yang valid.
“Juga disalurkan bank yang ditunjuk pemerintah. Nah, apa yang dibilang Dinas Sosial (Dinsos) memang uangnya belum masuk dari pusat,” katanya, Jumat (15/1/2021).
Dia menyebut, jangan sampai terjadi seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang kurang datanya atau datanya banyak belum masuk. Jadinya, lanjut Sahli, banyak yang tidak kebagian.
“Kalau anggaran sudah ada pasti disalurkan oleh pemerintah, dan tidak mungkin berani menahan hak orang,” ucapnya.
Salah satu politisi dari Partai Gerindra Cianjur ini menjelaskan bahwa dalam proses pendataan harus valid supata dalam penyalurannya tepat sasaran.
“Orang sudah meninggal datanya masih muncul. Sedangkan orang yang miskin yang seharusnya mendapatkan kadang kadang gak kebagian,” jelasnya.
Dia berharap, mudahan-mudahan yang masuk sesui dengan pengajuan dari RT/RW. Jangan sampai ditambah-tambahin.
“Hal-hal lain adalah pengiriman tepat sasaran, kalau pengambilan di bank atau di kantor Pos. Dan, selalu patuhi protokol kesehatan 3M,” pungkasnya.
Penulis: Mamat Mulyadi
