JABARNEWS │ SUBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal Perppu Cipta Kerja.
Dengan adanya peraturan baru tersebut, maka secara otomatis menggugurkan aturan yang ditentukan sebelumnya. Termasuk soal pengaturan besaran pesangon yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Melalui Perppu Cipta Kerja ini, besaran pesangon karyawan yang terkena PHK kembali ditentukan. Melalui pasal 156 ayat (1), ketentuan besaran pesangon karyawan yang terkena PHK diatur.
Lebih jelas, pasal tersebut menyebutkan, Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
