JABARNEWS | BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jawa Barat bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2022.
Ketua Pansus I LKPJ Gubernur TA 2022 Jajang Rohana mengatakan, kunjungan kerja ke Kementerian PPN / Bappenas membahas banyak hal, pembahasan yang utama terkait LKPJ Gubernur TA 2022. Disinggung pula terkait implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jabar.
Selain itu, dalam pembahasan LKPJ Gubernur TA 2022 tadi, dibahas pula soal kondisi industri di Jabar yang rerata bukan industri terpadu.
“Industri di Provinsi Jabar belum terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum terkelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan,” kata Jajang Rohana dalam keterangan yang diterima, Minggu (14/5/2023).
Kemudian dibahas pula soal dampak negatif urbanisasi di Jabar, satu diantaranya dampak sosial. Seperti munculnya permukiman kumuh di beberapa titik, dan persoalan sosial lainnya.
