Advertorial

BPJS Ketenagakerjaan Prioritas Kebijakan Kabupaten Bandung

×

BPJS Ketenagakerjaan Prioritas Kebijakan Kabupaten Bandung

Sebarkan artikel ini
Bupati Bandung, Dadang Supriatna memberikan bantuan. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | BANDUNG – Periode Januari 2022 – Mei 2023 Santunan BPJS Ketenagakerjaan capai Rp. 10,5 miliar. Salah satu kebijakan prioritas Bupati Bandung adalah pemberian insentif bagi guru ngaji, Para Ketua RT dan RW, Perangkat Desa, PKK, Honorer PEMDA, Keagamaan Baznas, Linmas. Pada kebijakan insentif tersebut, terdapat komponen BPJS ketenagakerjaan bagi penerima insentif.

Baca Juga:  Memperluas Cakupan Perlindungan, BPJamsostek Gandeng Pemda Kabupaten Bandung

“Kebijakan ini ditetapkan dilandasi oleh pemikiran Pak Bupati, bahwa para pengabdi masyarakat harus mendapatkan perhatian manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan tugasnya”, ujar Yosep, Kadiskominfo Kabupaten Bandung.

“Kepesertaan yang santunannya di-cover oleh APBD dan sudah terealiasi, terdiri dari kalangan guru ngaji, honorer pemda, keagamaan Baznas, linmas, perangkat desa, PKK, pengurus RT dan RW,” sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, Jum’at (26/5/2023).

Baca Juga:  Perlindungan Pekerja Rentan BPJS Ketenagakerjaan dari Perusahaan Platinum

Untuk santunan JKM, terbanyak dicairkan bagi kepesertaan Ketua RT dan RW untuk 90 peserta dengan nilai santunan Rp3.750.000.000. Sementara santunan JKK terbesar terserap untuk kepesertaan honorer pemda sebanyak 5 peserta dengan realisasi anggaran Rp163,2 juta.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM, Hadirkan Bantalan Sosial Digital melalui Program Rekrutmen Mitra Digital

“Jadi, Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang disertakan dalam kebijakan insentif ini manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh peserta. Pak Bupati akan terus berkomitmen dalam melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan perlindungan jaminan sosial di wilayahnya,” kata Yosep.

Pages ( 1 of 2 ): 1 2