JABARNEWS | BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa usulan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 tidak relevan.
Menurut Mahfud, usulan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah undang-undang.
Mahfud menyebut, pemilihan kepala daerah merupakan hak politik yang diatur dalam undang-undang. Pemerintah, kata dia, tidak dapat menunda pemilihan kepala daerah tanpa mengubah undang-undang tersebut.
“Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu pilkada atau pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada pemilu,” kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (16/7/2023).
Dia menjelaskan, usulan menunda pemilihan kepala daerah tidak realistis, karena pemerintah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengubah undang-undang dan mempersiapkan pemilihan kepala daerah baru.
