JABARNEWS | BANDUNG – Tata kelola yang baik harus diawali dengan kesadaran individu, integritas dan melepaskan diri dari kepentingan pribadi. Tata kelola bukan sekadar sebagai sekumpulan prosedur yang disusun dalam bentuk SOP (standard operating procedure), kemudian dijalankan.
Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dalam sambutannya pada workshop yang diselenggarakan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar di aula kantor Perwakilan BPKP Jabar, Kota Bandung, Kamis (26/9/2024).
Dengan tema “Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD Layanan Kesehatan, dan BUMDes untuk Kontribusi Optinal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah” itu merupakan elemen vital dalam pembangunan daerah.
“Saya awali sambutan ini dengan sebuah kritik yang jujur dan tegas. Tata kelola ini kerap hanya dipahami sebagai sekumpulan prosedur yang cukup disusun dalam bentuk SOP, kemudian dijalankan. Setelah itu kita anggap tata kelola telah diterapkan dengan baik,” katanya.
Bey menuturkan, tata kelola yang berupaya memenangkan satu pihak tertentu dalam pengadaan barang dengan alur proses tata kelola yang benar, kemudian pada akhirnya menyatakan tata kelola itu telah dijalankan dengan baik. Ia menyebut itu merupakan tata kelola “fatamorgana”.
