JABARNEWS │ BANDUNG – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai kabar bahwa transaksi uang elektronik akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pengenaan PPN atas transaksi elektronik bukanlah hal baru. Aturan tersebut telah berlaku jauh sebelum penetapan tarif PPN 12 persen.
“Kami perlu menjelaskan bahwa pengenaan PPN untuk jasa uang elektronik telah diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983, yang efektif mulai 1 Juli 1984. Jadi, ini bukan objek pajak yang baru,” ungkap Dwi Astuti, Sabtu (21/12).
Sebagai tambahan informasi, Undang-Undang PPN telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
