JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terpaksa menunda pemberian bantuan hibah bagi penyelenggaraan haji hingga tahun 2027. Keputusan ini diambil menyusul adanya perubahan status kelembagaan Kementerian Haji yang menyebabkan seluruh pengajuan anggaran tahun 2026 gugur demi hukum, menyisakan celah besar pada pembiayaan Tim Pemandu Haji Daerah (PTDH).
Kondisi ini terungkap saat Komisi IV DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari pengurus haji daerah, Rabu (7/4/2026). Pertemuan ini menyoroti dampak serius dari pemisahan Kementerian Haji di tingkat pusat yang ternyata belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur maupun regulasi di tingkat daerah.
Karut-marut Regulasi dan Mandeknya Anggaran
Pemisahan lembaga di tingkat pusat memicu efek domino yang menghambat aliran dana operasional di daerah. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono mengungkapkan bahwa perubahan nomenklatur ini membuat anggaran yang ada tidak bisa dicairkan secara instan.
“Karena ada pemisahan Kementerian Haji dari pusat, otomatis harus sampai ke bawah. Tapi tidak serta-merta infrastrukturnya siap. Anggaran operasionalnya juga belum menyertai,” tegas Iman di Ruang Rapat Komisi IV.
Ketentuan aturan yang kaku menjadi penghalang utama. Pasalnya, dana hibah yang sudah ditetapkan untuk lembaga tertentu tidak bisa dialihkan begitu saja ke lembaga baru tanpa prosedur hukum yang sah.
Iman menambahkan, “Secara praktis, 2026 kita belum bisa support hibah. Pengajuan baru bisa dilakukan tahun ini, sehingga realisasinya kemungkinan di 2027.”
Krisis Lahan: Kantor Kementerian vs Sekolah Rakyat
Selain persoalan uang, sengketa prioritas lahan juga menjadi isu hangat dalam audiensi tersebut. Pengurus haji mengusulkan penyediaan lahan untuk kantor Kementerian Haji yang baru. Namun, DPRD Kota Bandung memberikan sinyal keberatan mengingat keterbatasan aset lahan milik pemerintah kota.
Iman menekankan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab besar untuk menuntaskan masalah pendidikan. Pembangunan SD dan SMP masih menjadi prioritas utama guna menghapus blank spot di berbagai wilayah.
“Kita saja diminta menyiapkan lima hektare untuk sekolah rakyat itu tidak sederhana. Belum lagi kebutuhan SD dan SMP yang masih ada blank spot, terutama SMP,” ujarnya lugas.
Operasional Haji 2026 Terancam Tidak Optimal
Dampak paling nyata dari kebuntuan anggaran ini adalah terganggunya fungsi pengawasan. Penyelenggaraan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) serta kegiatan monitoring oleh pemerintah kota dipastikan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai pada tahun berjalan.
Ketiadaan anggaran operasional tahun ini memaksakan fungsi-fungsi tersebut berjalan secara mandiri atau dalam keterbatasan. Meski demikian, DPRD menyatakan akan tetap melakukan pengecekan terhadap aset-aset kota yang mungkin bisa dimanfaatkan sementara.
“Kita tetap support sesuai kewenangan. Nanti kita cek juga apakah ada aset kota yang memungkinkan untuk digunakan,” janji Iman sebagai penutup audiensi.
Komitmen DPRD di Tengah Keterbatasan
Walaupun terjepit regulasi dan keterbatasan anggaran, Komisi IV tetap berkomitmen mencari solusi alternatif. Transisi ini memang menjadi masa sulit bagi tata kelola haji di Kota Bandung, namun pemetaan aset tetap dilakukan agar pelayanan terhadap jemaah tidak sepenuhnya terhenti.
Masyarakat kini harus menunggu hingga siklus anggaran tahun depan untuk melihat normalisasi dukungan pemerintah kota terhadap operasional haji yang lebih representatif.(Red)
