JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat akan menyiapkan bantuan anggaran untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. PSU ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa biaya PSU akan ditanggung bersama oleh Pemdaprov Jabar dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
“PSU dilaksanakan, biayanya dibagi dua, provinsi dan kabupaten,” ujar Dedi Mulyadi usai rapat koordinasi daring, Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya diperkirakan mencapai Rp60 miliar. Saat ini, skema pembagian anggaran masih dalam tahap perhitungan.
“Rp60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan nilainya masih dihitung,” tambahnya.
Dedi juga memastikan bahwa alokasi dana untuk PSU tidak akan mengganggu rencana efisiensi anggaran. Anggaran akan diambil dari dana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang masih tersisa di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.
