JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai kebijakan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah provinsi. Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis (8/5/2025), Dedi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu.
“Tidak ada kebijakan vasektomi. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu,” ujar Dedi, menanggapi pemberitaan yang menyebutkan adanya syarat tersebut.
Dedi menjelaskan bahwa yang sebenarnya dia anjurkan adalah keluarga berencana (KB), terutama bagi keluarga yang sudah memiliki banyak anak. Ia menekankan bahwa KB utamanya disarankan kepada laki-laki, dan ada berbagai metode kontrasepsi yang dapat dipilih, bukan hanya vasektomi.
Menurut Dedi, program keluarga berencana bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran agar bantuan sosial dan sumber daya dari pemerintah lebih merata.
“Bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah kepada penerima bantuan yang anaknya banyak, diharapkan berkeluarga berencana; dan berkeluarga berencana itu kalau bisa yang melakukan laki-laki. Dan tidak vasektomi saja, ‘kan, ada yang lain, ada pengaman,” jelas Dedi.
