JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2025–2029, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan DPRD secara kolektif dan terstruktur di tengah dinamika otonomi daerah dan reformasi politik nasional.
Dalam rapat kerja nasional ADPSI yang digelar di Kota Bandung sejak 4 Agustus 2025, Buky menyampaikan bahwa DPRD provinsi membutuhkan ruang sinergi yang kuat untuk menjawab tantangan legislatif ke depan—baik dalam aspek kebijakan, fungsi pengawasan, maupun representasi publik.
“Kita perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih solid antar DPRD provinsi. ADPSI harus menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, menjawab dinamika, dan memperkuat posisi tawar DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Buky, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, DPRD saat ini tidak cukup hanya menjalankan fungsi formal dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD harus mampu bersikap adaptif dan responsif terhadap isu-isu besar, mulai dari desentralisasi, reformasi fiskal, hingga dinamika politik nasional.
Salah satu sorotan utama dalam rapat kerja adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang dinilai bisa menjadi solusi terhadap beban pemilu serentak, namun juga menyimpan risiko politis jika tidak diatur secara akuntabel.
