JABARNEWS | PANGANDARAN – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi akan mengevaluasi izin pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.
Langkah ini diambil setelah polemik keberadaan KJA di kawasan perairan Taman Wisata Alam (TWA) Cagar Alam Pananjung memicu ketegangan di tingkat daerah.
Dedi menegaskan keberpihakan Pemprov Jabar pada keberlanjutan ekosistem laut dan kelestarian kawasan wisata. “Saya bersikap untuk berpihak ke ekosistem. Jadi (izin pemasangan KJA) perlu evaluasi,” kata Dedi, Jumat (8/8/2025).
Ia menilai, Pantai Pangandaran sudah memiliki daya tarik alami untuk pariwisata seperti selancar dan aktivitas nelayan. Karena itu, pemasangan KJA sebaiknya ditempatkan di lokasi lain yang tidak mengganggu lingkungan dan kegiatan wisata. “Jika bertentangan dengan prinsip ekosistem lingkungan, saya akan evaluasi,” ujarnya.
Polemik KJA ini memanas setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti secara terbuka menolak keberadaannya. Ketegangan mencapai puncak saat rapat pembahasan KJA di Kantor Samsat Pangandaran, Rabu (6/8).
