JABARNEWS | JAKARTA – PDI Perjuangan mendesak tunjangan DPR dihapus karena dinilai tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang masih sulit.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Said Abdullah, menegaskan jika anggota DPR memiliki empati, seharusnya tidak ada lagi fasilitas berlebih yang bersumber dari pajak rakyat.
Ia mengungkapkan politik bukan hanya soal rasionalitas dan kesepakatan, tetapi juga harus dilandasi nilai etik, empati, dan simpati.
Menurut Said, tunjangan DPR tidak bisa semata dilihat dari besaran nominal. Pemberiannya harus mempertimbangkan aspek etika dan kepatutan.
“Apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR, di saat perekonomian rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa?” kata Said dalam rilis pers, Sabtu (30/8/2025).
