JABARNEWS| BANDUNG – Tingkat kemiskinan di Kecamatan Bojongloa Kaler menjadi perhatian serius dalam Musrenbang RKPD 2026. Data Laci RW (Layanan Catatan dan Informasi Rukun Warga) menempatkan wilayah ini pada kategori tingkat kemiskinan I di Kota Bandung. Fakta tersebut menjadi alarm kebijakan yang tak bisa diabaikan.
Di tengah tantangan itu, para anggota DPRD Kota Bandung melihat peluang. Kampung toleransi yang tumbuh di Bojongloa Kaler dinilai memiliki potensi wisata berbasis keunikan lokal. Konsep ini dipandang bukan sekadar etalase sosial, melainkan instrumen ekonomi yang bisa menggerakkan kesejahteraan warga.
Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Bojongloa Kaler Tahun 2026 digelar pada Senin, 9 Februari 2026. Hadir dalam forum tersebut Christian Julianto Budiman, H. Soni Daniswara, S.E., Agus Hermawan, S.A.P., dan Andri Gunawan, S.Ak., S.M.
Kemiskinan Jadi Fokus RKPD 2026
Anggota DPRD Kota Bandung, Soni Daniswara, menegaskan bahwa data kemiskinan harus menjadi pijakan utama perencanaan pembangunan.
“Dari data ini, harus menjadi perhatian kita semua. Upaya dan ikhtiar supaya bisa keluar dari zona tersebut,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan urgensi langkah konkret. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Tidak cukup dengan program normatif. Perlu strategi terukur dan berkelanjutan.
Karena itu, forum Musrenbang menjadi momentum penting. Semua usulan masyarakat harus diselaraskan dengan target penurunan angka kemiskinan.
Kampung Toleransi, Peluang Ekonomi Baru
Sementara itu, Christian Julianto Budiman melihat sisi lain dari Bojongloa Kaler. Ia menilai tema RKPD tahun ini menantang seluruh pemangku kepentingan.
“Pariwisata kota bukan sekedar senang-senang. Kampung toleransi yang terdapat di Bojongloa Kaler bisa menjadi daya tarik wisata yang diminati karena memiliki keunikan yang bisa diminati,” katanya.
Menurutnya, pariwisata berbasis karakter wilayah dapat menjadi sumber ekonomi baru. Kampung toleransi tidak hanya merepresentasikan harmoni sosial. Lebih dari itu, ia bisa dikembangkan menjadi destinasi edukatif dan kultural.
Dengan pengelolaan yang tepat, potensi tersebut mampu menciptakan lapangan usaha baru bagi warga sekitar.
UMKM dan Pelatihan Keterampilan Jadi Solusi
Di sisi lain, Agus Hermawan menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM.
“UMKM kreatif yang kita bisa akomodir dengan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Artinya, pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan modal. Pelatihan keterampilan menjadi kunci. Warga perlu dibekali kompetensi agar produk mereka memiliki nilai tambah.
Selain itu, sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penentu. Program pelatihan harus terintegrasi dengan akses pasar dan pendampingan berkelanjutan.
Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pembangunan
Andri Gunawan menilai Musrenbang telah berjalan sesuai filosofi masyarakat Sunda. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya.
“Orang Sunda menyelesaikan persoalan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku. Kesejahteraan pegawai perlu menjadi perhatian juga oleh kami, supaya bisa lebih menunjang pelayanan warga,” katanya.
Pendekatan ini dinilai relevan. Musyawarah dan partisipasi publik harus menjadi fondasi kebijakan. Selain itu, kesejahteraan aparatur juga tidak boleh diabaikan. Pegawai yang sejahtera akan memberikan pelayanan yang lebih optimal.
DPRD Kawal 145 Usulan, Tekankan Transparansi
Dalam forum tersebut, DPRD Kota Bandung menyatakan akan mengawal 145 usulan dari berbagai OPD. Pengawalan dilakukan agar seluruh program berjalan efektif.
Selain itu, DPRD mengimbau agar pemilihan pelaksana kegiatan dilakukan secara cermat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat utama agar pembangunan tepat guna dan tepat sasaran.
Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik. Terlebih ketika isu kemiskinan menjadi perhatian utama. (Red)
