JABARNEWS | BANDUNG – Di balik ruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung yang dingin, Senin (20/4/2026), terselip sebuah pengakuan tulus dari Sarjan. Dengan nada rendah, pria asli Bekasi ini menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi. Ia menyesali kekhilafannya memberikan “pinjaman” uang yang kini menyeretnya ke pusaran hukum.
Meski mengaku bersalah, Sarjan dengan tegas menepis label “kartel proyek” yang melekat padanya. Ia merasa hanya menjadi kontraktor kecil, seperti kontraktor lokal lainnya yang tersisih dan mencoba bertahan di rumah sendiri. Namun, niat itu justru membawanya pada skema ijon proyek yang rumit dan penuh tekanan.
Suara Hati Putra Daerah dan Ironi APBD
Sarjan merasa hatinya hancur melihat stigma yang menyebutnya penguasa proyek. Baginya, angka di lapangan berbicara sebaliknya. Dari total belanja modal Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp4,5 triliun, ia mengklaim hanya mengelola sekitar 2 persen saja.
”Saya ini bukan kartel proyek. Saya bekerja di Bekasi itu cuma kurang lebih dua persen dari total belanja modal,” tegas Sarjan usai persidangan.
Pernyataan ini bukan sekadar pembelaan diri. Sarjan ingin membuka mata publik bahwa ada “raksasa” lain yang menikmati kue APBD Bekasi. Menurutnya, sekitar 80 hingga 97 persen pengerjaan infrastruktur justru dikuasai oleh pengusaha dari luar daerah. “Orang Bekasinya cuma kerja di anggaran Rp200 juta sampai Rp1 miliar. Lebih dari Rp10 miliar, pasti orang luar,” tambahnya dengan nada getir.
Pesan Persatuan: “Jangan Mau Dibodoh-bodohi”
Keberanian Sarjan bicara di muka persidangan dipicu oleh rasa keprihatinan terhadap sesama kontraktor lokal. Ia mengendus adanya upaya adu domba agar para pengusaha asli Bekasi saling sikut, sementara pemain besar dari luar melenggang bebas membawa pulang profit.
Sebagai orang Bekasi asli yang lahir dan besar di sana, ia menyerukan persatuan. Ia mengingatkan agar rekan sejawatnya tidak menjadi martir bagi kepentingan orang lain. “Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau diadu domba. Saya tahu orang Bekasi (yang dapat proyek) tidak seberapa. Yang kakap dapat siapa, yang teri dioyak-oyak (dikejar-kejar) terus,” ujarnya.
Akar Masalah: Setoran Rp11,4 Miliar demi Hutang Pilkada
Lantas, bagaimana Sarjan bisa terjerumus sedalam ini? Di hadapan majelis hakim, ia membeberkan kronologi yang mencengangkan. Semua bermula dari permintaan Bupati (saat itu) untuk melunasi hutang dana kampanye Pilkada 2024 pasangan ADAS.
Permintaan yang awalnya disebut sebagai “pinjaman” tersebut totalnya mencapai Rp11,4 miliar. Namun, hingga saat ini, janji manis kompensasi proyek belum sepenuhnya terbayar. “Dari total 11,4 itu, saya baru mendapat pekerjaan senilai Rp18 miliar. Artinya masih banyak yang belum terealisasi dari apa yang saya berikan ke Pak Ade,” ungkapnya blak-blakan.
Praktik Ijon dan Potret Buram Proyek Masa Depan
Praktik ini tidak berhenti pada satu tahun anggaran saja. Sarjan mengungkapkan bahwa sistem “setor di muka” ini sudah mengunci proyek-proyek untuk tahun 2025 hingga 2026. Selain kepada Bupati, ia juga mengaku memberikan dana sebesar Rp2,9 miliar kepada pihak lain bernama Hendri Lincoln di Dinas Bina Marga untuk pekerjaan tahun 2025.
Ironisnya, Sarjan menyebut bahwa pola pemberian commitment fee sekitar 10 persen adalah rahasia umum. Praktik ini diduga dilakukan oleh hampir semua kontraktor, baik kelas teri maupun kelas kakap. Kini, di pengujung keterangannya, Sarjan hanya berharap agar ke depan tidak ada lagi rekan sejawatnya yang mengalami nasib “apes” serupa dirinya. (Red)
