Pengelolaan kawasan konservasi di bawah BBKSDA juga tak luput dari sorotan. Banyak terjadi pengalihan status kawasan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Taman Wisata Alam (TWA).
Wahyudin menyayangkan adanya bangunan di area konservasi yang dibiarkan begitu saja oleh pihak berwenang.
Kritik tajam juga diarahkan pada kegagalan pemerintah dalam memulihkan lahan kritis yang kini luasnya mencapai 900 ribu hektare.
Upaya reboisasi atau reforestasi dinilai tidak berjalan serius, ditambah dengan lemahnya penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.
Walhi Jabar menilai pola penanganan pemerintah selama ini cenderung reaktif dan hanya bergerak setelah bencana terjadi atau viral di media sosial. Tidak ada basis data mitigasi yang kuat untuk melindungi kawasan-kawasan vital.
