JABARNEWS| BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung meraih Penghargaan Terbaik I pada Anugerah Media Humas (AMH) 2025 untuk kategori Penerbitan Media Internal, mengungguli Pemkot Tangerang dan Pemprov DKI Jakarta. Prestasi ini diumumkan dalam malam puncak AMH 2025 yang dihadiri lebih dari 350 insan humas pemerintah dari berbagai instansi di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
Menegaskan Keunggulan Pemkot Bandung
Pemkot Bandung kembali mencatat capaian membanggakan di tingkat nasional. Dalam kompetisi humas bergengsi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia tersebut, Bandung berhasil menempati posisi puncak untuk kategori Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine) kelompok Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Selain itu, Pemkot Bandung menjadi unggulan setelah melewati penilaian ketat dan berhasil menyalip pesaing kuat lainnya, termasuk Pemkot Tangerang sebagai Terbaik II serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Terbaik III.
Apresiasi untuk Kinerja Humas dan Komunikasi Publik
Acara puncak AMH 2025 diikuti lebih dari 350 perwakilan humas dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, hingga perguruan tinggi negeri. Kehadiran ratusan peserta tersebut menegaskan besarnya dukungan terhadap peningkatan kualitas komunikasi publik di seluruh Indonesia.
AMH sendiri menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras insan humas dalam memperkuat hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui ajang ini, pemerintah pusat mendorong peningkatan kualitas penyampaikan informasi yang akurat, inspiratif, dan mudah dipahami publik.
Menteri Meutya Hafid : Pentingnya Narasi Publik
Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa komunikasi publik merupakan jembatan penting antara negara dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa, “Humas adalah navigator kepercayaan publik. Tantangan terbesar saat ini bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak. Melalui kolaborasi, kita menyatukan suara untuk Indonesia Maju.”
Lebih jauh, ia mengingatkan pentingnya memperkuat tiga bentuk kolaborasi komunikasi publik, yakni kolaborasi vertikal antara pusat dan daerah, kolaborasi horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital. Ketiganya dinilai penting bagi efektivitas tata kelola komunikasi pemerintah.
Kebanggaan Diskominfo Bandung
Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas prestasi tersebut. Ia mengatakan, “Luar biasa, AMH 2025 ditutup dengan manis. Pemkot Bandung menjadi Pemenang Terbaik I untuk kategori Penerbitan Media Internal. Harapannya, ke depan Kota Bandung bisa masuk di semua nominasi kategori AMH.”
Ia menambahkan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi tim Humas Kota Bandung yang terus memproduksi berbagai produk komunikasi publik terkait program Asta Cita, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Kota Bandung dalam menghadirkan komunikasi publik yang transparan, adaptif, dan berdampak positif bagi warga. Selain itu, capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan humas di lingkungan Pemkot Bandung untuk terus berinovasi dan memperkuat citra positif pemerintah daerah.
Ajang AMH 2025 dan Skala Kompetisi
Anugerah Media Humas merupakan ajang tahunan yang telah diselenggarakan sebanyak 18 kali oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tahun ini, AMH mengusung tema “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju.”
Terdapat 190 instansi peserta dengan 154 karya komunikasi publik yang berhasil lolos tahap kurasi dan penilaian. Kategori yang dilombakan meliputi Siaran Pers, Media Sosial, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), Kampanye Komunikasi Publik, Website, dan Media Audio Visual.
Bagi Pemkot Bandung, penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan untuk terus menguatkan peran humas sebagai ujung tombak penyampaian informasi publik yang kredibel dan bermanfaat. Dengan demikian, pemerintah daerah semakin mampu menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan komunikasi kepada masyarakat.(Red)
