SKB tersebut ditandatangani lima kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, dan BKN.
Selain itu, ada juga tiga undang-undang yang menyebutkan kalau ASN harus bersikap netral pada pemilu. Di antaranya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah.
“Semua regulasi dan aturan mengenai netralitas itu sudah disampaikan kepada seluruh ASN Purwakarta,” bebernya.
Seiring dengan hal tersebut, jika nanti dalam pelaksanaannya ada gejolak, akan langsung ditangani oleh pembina kepegawaian, baik dari BKPSDM maupun dari Inspektorat.
Diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta bisa mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada ASN yang tidak bersikap netral pada pemilu nanti.
