Hingga saat ini, Achmad Kartiko menyebut, banyak kasus yang ditangani pihak terkait atau organisasi yang bergerak di bidang pembelaan buruh migran di daerah masing-masing, mulai dari tidak terpenuhi haknya selama bekerja, kekerasan hingga diterlantarkan karena berangkat secara ilegal. Termasuk puluhan kasus yang dilimpahkan ke Mabes Polri.
“Untuk menekan angka pekerja migran yang berangkat secara ilegal itu, kami akan berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk membantu melakukan sosialisasi terkait dampak berangkat secara non prosedural, dengan melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas,” tuturnya.
Pihaknya juga akan menjalin kerjasama dengan kantor imigrasi, agar tidak mengeluarkan paspor yang terlarang, sebagai upaya mencegah masih maraknya pekerja migran yang lolos berangkat secara ilegal di masing-masing wilayah di Indonesia.
“Peran serta aparat di tingkat bawah, diharapkan dapat memerangi dan mempersempit ruang gerak sindikat penyalur tenaga kerja ilegal terutama pekerja migran,” tandasnya. (Red)
