JABARNEWS | BANDUNG – Pemkot Bandung tancap gas membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Setelah mendapat lampu hijau dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses penyusunan struktur organisasi BPBD kini dikebut agar badan ini bisa segera beroperasi secara resmi dan maksimal menghadapi potensi bencana di Kota Kembang.
“Persetujuan dari provinsi sudah ada, jadi kami akan percepat prosesnya. Saat ini Pak Didi, Kepala DSDABM, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat ditemui di Lapangan Gasmin, Rabu, 21 Mei 2025.
Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak akan kehadiran lembaga yang fokus dan tanggap terhadap penanggulangan bencana secara sistemik.
Fungsi Sudah Berjalan, Struktur Segera Dimatangkan
Meski BPBD belum berdiri secara resmi, roda fungsionalnya sudah mulai berputar. Penanganan bencana tetap berjalan berkat koordinasi antarinstansi yang selama ini telah dibangun. Namun, agar badan ini dapat bekerja secara maksimal, struktur organisasi resmi harus segera ditetapkan.
“Secara fungsi sebenarnya sudah berjalan. Tapi secara resmi belum. Kita bahas juga bersama DPRD dan Insyaallah akan dirapatkan minggu ini,” jelas Erwin.
Dengan pengesahan struktur organisasi yang sedang disusun, BPBD akan memiliki legitimasi dan kewenangan penuh dalam merespons bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan.
Bandung, Kota Cekungan yang Tak Boleh Lengah
Bandung bukan sekadar kota dengan sejuta pesona, tapi juga sebuah cekungan geografis yang menyimpan potensi bencana. Kondisi ini membuat kehadiran BPBD menjadi keniscayaan. Pemkot Bandung menyadari betul risiko ini, sehingga keberadaan badan khusus dianggap sangat strategis.
“BPBD sangat diperlukan karena ini badan yang langsung menangani bencana. Apalagi Bandung ini daerah cekungan, rawan banjir dan longsor. Jadi harus kita antisipasi dengan optimal,” ujar Erwin dengan tegas.
Tinggalkan Ego Sektoral, Satukan Langkah Bersama
Dalam menghadapi bencana, Pemkot Bandung memilih jalan kolaborasi ketimbang bergerak sendiri-sendiri. Prinsip ego sektoral disingkirkan, digantikan dengan semangat sinergi antarorganisasi dan wilayah.
“Kita terapkan prinsip ego sentris, bukan ego sektoral. Artinya semua OPD dan wilayah harus bekerja sama menanggulangi bencana. Kita juga edukasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” tuturnya.
Pendekatan ini diyakini akan memperkuat daya tahan Kota Bandung dalam menghadapi segala bentuk bencana, baik berskala kecil maupun besar.
Menanam Harapan, Mencegah Bencana
Sebagai bentuk aksi nyata, Pemkot Bandung mulai menggerakkan program reboisasi di kawasan-kawasan rawan bencana. Program ini tak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai tameng alami yang efektif dalam mencegah longsor dan banjir.
“Kita mulai reboisasi. Ini penting untuk mencegah bencana. Alhamdulillah saat ada bencana, bisa segera diatasi karena kolaborasi semua pihak,” ungkap Erwin.
Ke depan, program reboisasi ini akan terus diperluas sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengelolaan risiko bencana berbasis lingkungan.
Menuju Bandung yang Lebih Tangguh
Langkah cepat Pemkot Bandung dalam membentuk BPBD mencerminkan komitmen kuat terhadap keselamatan warganya. Dengan struktur organisasi yang sedang dirampungkan, sinergi lintas OPD yang diperkuat, serta langkah preventif seperti reboisasi yang digalakkan, Bandung tengah menyiapkan diri menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi bencana.
Pembentukan BPBD bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan ikhtiar serius untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, kolaboratif, dan berkelanjutan.(Red)
