Bahkan, lanjut dia, prediksi di Februari 2024 akan tembus 4 juta dengan bertambahnya pemilih milenial.
“Jumlah penduduk (Kabupaten Bogor) hampir mendekati jumlah penduduk se-Provinsi Bali. Tapi Bali saja diurus oleh Gubernur, dua walikota dan lima Bupati. Sedangkan Kabupaten Bogor hanya oleh Bupati dan saya, mengurus 416 desa, 19 kelurahan, 40 kecamatan. Ini akan tidak normal dari sisi pelayanan, keamanan,” ungkapnya.
Burhanudin mengaku sudah menggelar rapat dengan Kemendagri dan Pemprov Jabar. “Saya sampaikan agar usulan pemekaran ini dipilah, terutama untuk wilayah yang terkategori ekstrem seperti Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Burhanudin menjelaskan, biaya pemekaran Bogor Timur dan Bogor Barat tidak harus menggantungkan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat atau Provinsi.
“Tidak pakai DAK atau DAU juga bisa,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
