“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Belanja publik di era kepemimpinannya, kata Dedi, meningkat signifikan hampir 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, PJU, drainase, CCTV, hingga gapura perbatasan kini tengah dikebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Jawa Barat.
Dedi Minta Pemerintah Pusat Transparan
Selain membantah tudingan, Dedi Mulyadi juga meminta Menkeu Purbaya untuk membuka data secara transparan mengenai daerah mana saja yang masih menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito di bank.
“Lebih baik dibuka saja ke publik. Tunjukkan daerah mana yang uangnya masih tersimpan, bahkan dalam bentuk deposito. Supaya jelas dan tidak membangun opini keliru. Pemerintah pusat harus fair,” ujarnya.
