Terkait hal tersebut Kang Dedi Mulyadi menilai ada dua kepentingan yang harus dimediasikan yakni kepentingan warga dan perusahaan. Pertama, perusahaan sudah membayar pajak yang besar pada negara. Sehingga sudah seharusnya negara menerjemahkannya dalam membangun berbagai infrastruktur lingkungan.
Salah satunya dengan memberikan prioritas kesehatan pada warga yang hidup berdampingan dengan pabrik. Misal di kecamatan yang tak memiliki potensi pencemaran cukup disiapkan satu dokter. Sementara di daerah potensi pencemaran jumlah dokter harus ditambah empat hingga lima orang.
“Negara harus hadir menyelesaikan itu,” tegas Kang Dedi.
Kedua, lanjut Dedi, perusahaan harus secara terbuka membuka data dan informasi terkait permasalahan limbah.
“Asumsi di masyarakat kalau hujan perusahaan buang limbah, ini harus diluruskan benar atau tidak. Kemudian persepsinya limbah sudah dibuang hujan gak jadi, jadinya bau. Ini harus dijelaskan,” kata Dedi.
