“Anggaran Rp8 triliun itu harus dikembalikan untuk infrastruktur jalan. Ini bukan sekadar mimpi, tapi bisa dieksekusi dalam waktu setahun jika dikelola dengan baik,” tambah Dedi.
Ia juga menyerukan kepada para pejabat di Pemprov Jabar untuk memastikan dana yang diperoleh dari pajak kendaraan dialokasikan secara transparan dan efektif demi meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Dedi menyadari bahwa mengelola anggaran sebesar itu bukan perkara mudah. Namun, ia optimistis bahwa dengan komitmen dan pengawasan yang ketat, Jawa Barat dapat menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik di Indonesia.
“Kita harus memastikan setiap rupiah dari pajak kendaraan ini kembali kepada rakyat dalam bentuk jalanan yang mulus dan infrastruktur modern,” tutupnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
