JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (19/5/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas rencana realokasi anggaran senilai lebih dari Rp5 triliun yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pengembangan UMKM oleh Pemprov Jabar Hanya Sebatas Kuantitas, Pengamat Ekonomi: Evaluasi!
“Ada Rp5 triliun lebih realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu mengubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ujar Dedi Mulyadi.
Dedi menjelaskan beberapa fokus utama dalam realokasi anggaran tersebut:
- Bidang pendidikan: Anggaran sebesar Rp700 miliar untuk belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan dialihkan ke pembangunan ruang kelas baru.
- Perjalanan dinas: Dana Rp700 miliar akan direalokasikan ke infrastruktur jalan, sehingga total anggaran infrastruktur meningkat menjadi Rp2,4 triliun.
- Sosialisasi pemerintah: Dana sebesar Rp9 miliar akan dialihkan untuk penerangan listrik warga.
