JABARNEWS | BANDUNG – Calon Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menggagas program inovatif untuk melindungi keluarga dengan kondisi ekonomi lemah yang terdampak oleh proses hukum.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Jumat 6 Desember 2024 lalu, di mana Dedi menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mencegah masalah sosial yang timbul akibat proses hukum.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa perhatian khusus perlu diberikan kepada keluarga tersangka yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah segera diberi tahu jika ada warga dari kelompok ekonomi lemah yang berhadapan dengan hukum. Hal ini diharapkan dapat mendorong langkah cepat pemerintah untuk memberikan bantuan sosial.
“Jika saya resmi dilantik sebagai gubernur, saya akan meminta semua aparat penegak hukum untuk melaporkan setiap penangkapan warga ekonomi lemah kepada bupati, wali kota, kepala desa, hingga gubernur,” ujar Dedi dalam acara yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Lembur Pakuan Channel, Minggu (8/12/2024).
Menurut Dedi, dampak proses hukum terhadap keluarga pelaku kriminal berbeda antara masyarakat mampu dan kurang mampu. Pelaku dari kalangan mampu dapat mengakses bantuan hukum dan mempertahankan stabilitas keluarganya. Namun, bagi masyarakat miskin, proses hukum sering kali menjadi awal bencana sosial.
