JABARNEWS | INDRAMAYU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu mengungkap, jelang akhir tahun 2019, sebanyak 309 desa yang ada di wilayahnya sudah menerima dana Bantuan dari Pemprov Jawa Barat.
“Desa yang ada di Kabupaten Indramayu, semuanya sudah menerima dana bantuan pemprov Jawa Barat, namun baru beberapa desa yang sudah menyerahakn LPJ penggunaan dana tersebut,” kata kepala Dinas DPMD Kabupaten Indramayu Drs. H. Sugeng Heryanto, MSi melalui Kepala Bidang Pembangunan Desa Kadmidi SS, MSi kepada Jabarnews.com diruangannya.
Ia menjelaskan, dana Banprov 2019 senilai Rp 127.288.000 yang diterima setiap desa di gunakan bukan hanya untuk pembangunan fisik saja.
“Dana Banprov juga digunnakan untuk program sapa warga, program itu adalah program Gubernur Jawa Barat, dimana setiap RW dan satu perangkat desa diberikan smartphone,” katanya.
Ia, mengatakan, pembelian smartphone ini harus sesuai spesifikasi yang telah ditentukan, dan harga smartphone juga harus seharga Rp. 1.300.000/unitnya.
“Merk Smartphone yang dibeli bebas, tapi harganya harus Rp.1.300.000,” tegasnya.
Pembelian smartphone itu lanjutnya, diperuntukan bagi RW ditambah 1 perangkat desa dengan tujuan untuk memudahkan para RW maupun perangkat desa untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemprov Jabar serta untuk mewujudkan program Desa Digital di Jabar, jelas kadmidi.
Selain itu, dana Banprov juga digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan kuwu dan perangkat desa sebesa Rp 15 juta.
Lebih lanjut kadmidi menerangkan, ada 10 jenis kegiatan Infrastruktur yang boleh menggunakan dana Banprov diantaranya, pembangunan jalan, jembatan, Posyandu, Rehab kantor desa, Drainase, TPT, Balai kampung, PAM desa, dan lainnya.
“Namun apabila ada hal yang mendesak untuk segera diselesaikan dan ditangani, maka desa boleh menggunakan Banprov diluar dari 10 jenis kegiatan itu, asal ada dasarnya, “ terangnya.
Pencairan dana bantuan dari pemprov Jawa Barat itu, sudah dicairkan keseluruh desa yang ada di kabupaten Indramayu melalui rekening desa masing-masing dan yang paling terakhir menerima Banprov adalah desa Tambak.
Kita berharap, desa yang sudah menerima dana Banprov untuk segera melaksanakan kegiatannya, karena berdasarkan juknis yang ada, bahwa 10 sampai 15 hari setelah uang itu masuk ke kas desa harus segera melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga satu bulan setelah anggaran cair kegiatan sudah terealisasi seratus persen.
“Desa-desa yang sudah merealisasikan seratus persen penggunaan dana Banprov agar segera membuat SPJ, membayar pajak, dan mengirimkan laporannya ke kita,” tuturnya.
Selanjutnya, DPMD kabupaten Indramayu akan segera mengirimkan laporan pertanggung jawaban penggunaan banprov tersebut ke DPMD Provinsi Jawa Barat,
Sejauh ini, belum semua desa mengirimkan LPJ, padahal kadmidi mengaku, pihaknya sudah mengirim surat ke kecamatan untuk menginformasikan ke desa agar segera membuat dan mengirimkan LPJ penggunaan dana Banprov ke DPMD.
“Sebenarnya pada tgl 20 Desember kemaren adalah hari terakhir penyerahan LPJ namun sampai dengan hari ini belum semua desa mengirimkan LPJ tersebut,” katanya.
Untuk itu, kami himbau kepada desa yang belum mengirimkan LPJ agar segera membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Banprov tersebut, agar sebelum akhir tahun ini semua LPJ sudah masuk dan sudah bisa dikirimkan ke DPMD Provinsi. “Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, semua desa sudah mengirimkan LPJ penggunaan dana Banprov ke DPMD, agar tidak menghambat proses pencairan dana Banprov tahun depan,” tandasnya. (Dais)
