Menurut Ono, satu-satunya pos yang mengalami penyesuaian adalah anggaran pakaian dinas kepala daerah.
Ia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat memutuskan tidak mengenakan seragam dinas seperti Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), sehingga anggaran pengadaan seragam bisa ditekan.
“Anggaran pakaian dinas gubernur dipangkas sekitar Rp150 juta karena memang tidak dipakai. Ini bagian dari komitmen efisiensi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ono menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi diarahkan pada kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti perjalanan dinas dan rapat yang dinilai tidak produktif.
“Fokus efisiensi diarahkan pada kegiatan non-prioritas. Kalau dilihat, anggaran gaji seluruh anggota DPRD Jabar hanya sekitar Rp3,9 miliar, sementara belanja untuk gubernur bisa mencapai Rp32 miliar per tahun,” katanya.
