JABARNEWS | BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna Angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Bandung masih cenderung tinggi.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, pada tahun 2022 terdapat 450 kasus yang masuk ke laporan UPTD PPA.
Ema menyebut, DP3A sebagai leading sektor harus mampu menginventarisasi kasus tak hanya di hilir, tapi juga di hulu.
“Dalam menangani persoalan ini jangan tiba-tiba yang jadi orientasi kita itu di hilir. Tetapi saya berpendapat itu idealnya kita inventarisasi persoalan itu di hulu,” kata Ema di Kota Bandung, Senin (23/10/2023).
“Kita harus tahu apa sebetulnya yang menjadi persoalan utama dari yang tadi diungkapkan. Apakah faktor ekonomi, di luar ekonomi, atau faktor-faktor lain,” lanjutnya.
Sebab menurutnya, persoalan kekerasan yang terjadi bukan hanya ditangani DP3A, tapi beririsan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan, tenaga kerja, dan dengan aspek lain. Sehingga penanganan masalah yang saat ini sedang diselesaikan merupakan hal yang komprehensif.
“Nanti pun bila perlu dan kalau kita mampu persoalan ini diurutkan berdasarkan wilayah administrasi, bisa berbasis kecamatan atau kelurahan. Sehingga nanti di kecamatan mana yang paling dominan banyak persoalan-persoalan yang harus dipecahkan ini sesuai dengan kultur masyarakat di daerah tersebut,” imbuhnya.
Ema berharap, dengan hadirnya Senandung Perdana bisa mengeliminasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Kota Bandung, mulai dari sekolah hingga lingkungan profesi.
“Ini menjadi atensi juga jika hal-hal semacam ini idealnya nanti tersampaikan juga di dunia pendidikan, supaya anak-anak itu mendapatkan penguatan dari aspek sistem moral. Harus seimbang IQ, EQ, dan SQ-nya. Sehingga nanti terjadi keseimbangan dalam kehidupan perilaku yang benar-benar sesuai dengan manusia Pancasila di Kota Bandung,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
