Memo juga mendorong pimpinan DPRD untuk segera menggunakan hak interpelasi guna meminta klarifikasi langsung dari Gubernur atas pernyataan yang dinilai kontroversial itu.
Sementara itu, koleganya sesama Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, mengungkapkan keprihatinan serupa. Ia menilai pernyataan Gubernur Dedi mencerminkan sikap yang tidak menghargai prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan.
“Negara ini dibangun dengan konsep trias politika. Gubernur sebagai eksekutif tidak bisa berjalan sendiri. Kalau beliau merasa tidak perlu bicara dengan DPRD, seharusnya tak perlu juga membahas APBD atau Raperda bersama kami,” ujar Doni.
Doni berharap seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat bisa bersikap tegas dengan meminta penjelasan resmi dari Gubernur atas pernyataannya.
