Logikanya, kata dia, juga sangat ironis sebagai OPD pelaksana pendapatan daerah. Sekelas Bapenda tidak mampu beli karena tidak ada anggarannya, menurut bahasa pimpinan Bapenda.
Tapi kenapa untuk biaya sewa printer dengan nilai itu ada, memangnya sebanyak dan seharga berapa printer yang diperlukan oleh Bapenda.
Terkait hal tersebut, Inspektorat harus segera melakukan pengawasan dan pembinaan tergadap Bapenda.
Karena bukan mustahil persoalan ini akan menjadi titik pangkal masalah, yang dimungkinkan juga pembuka jalan untuk membongkar permasalahan lainnya dalam anggaran.
“Untuk itu pula, APH harus pro-aktif terhadap dugaan sekecil apapun dari penyimpangan dan penyelewengan anggaran,” tambah dia.
Sementara itu, beberapa kali Kepala Bapenda Purwakarta, Aep Durohman dimintai keterangannya mengenai mata anggaran yang sedang ramai diperbincangkan itu belum juga menjawab.
