Selain itu, menurut dia, secara prinsip perencanaan anggaran itu disusun dengan pendekatan kinerja, transfaran dan akuntabel, disiplin, berkeadilan, efisien dan efektivitas.
“Ini menandakan masih menjangkitnya patologi birokrasi selama ini di linkup pemerintahan daerah yang dimungkinkan sebagai akibat masih adanya interaksi yang salah antara struktur dan faktor-faktor lingkungan birokrasi. Termasuk masih belum sterilnya dari pengaruh eksternal secara tertentu,” kata dia.
Seperti diketahui, saat ini publik di Kabupaten Purwakarta dibuat heboh dengan tersebarnya rincian biaya sewa printer sebesar Rp 100 juta yang dianggarkar Bapenda setempat di tahun anggaran 2023 ini.
Dalam rincian kegiatan tersebut, juga secara jelas menerangkan tanggal pembuatan paket kegiatan tersebut per 15 Maret 2023. Selain itu, tahapan paket kegiatan ini juga dinyatakan telah selesai.
“Ini bukti suatu bentuk anggaran dan proyek yang bisa dikatakan tidak logis, dan bakal jadi polemik yang bukan tidak mungkin berakibat masalah hukum,” tegas dia.
