JABARNEWS | JAKARTA – Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan, langkah PBNU menerbitkan kartu anggota NU untuk calon presiden Prabowo Subianto, tak bisa disimpulkan sebagai langkah politis.
Pasalnya, NU merupakan lembaga keumatan. Ketika seseorang mendaftarkan diri menjadi anggota dan sepanjang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi, tentu tidak boleh ditolak.
’’Tapi memang publik bisa memaknai berbeda pemberian kartu anggota itu. Misalnya, seolah-olah itu simbol pemberian dukungan NU ke Prabowo,” ujar Emrus dikutip jpnn, Sabtu (18/8).
Menurut pengajar di Universitas Pelita Harapan itu, jika PBNU tak mengeluarkan kartu anggota ketika diminta Prabowo, bisa jadi malah menimbulkan kesan yang tak baik.
Misalnya, lembaga itu dinilai terlibat politik praktis. Apalagi saat bicara blak-blakan di Indonesia Lawyer Club beberapa hari lalu, Mahfud MD menyebut-nyebut nama petinggi ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.
’’Dalam politik itu ada input dan output. Input terdiri dari dukungan dan penolakan. Nah, input harus dikelola dengan baik. Misalnya, jika orang mendaftar menjadi anggota ditolak, bisa jadi senjata politik pihak tertentu, untuk tujuan tertentu pula,” kata Emrus.
Direktur Eksekutif Emrus Corner ini lebih lanjut mengatakan, komunikasi silaturahmi yang dilakukan Prabowo ke PBNU sangat positif.
’’Pak Jokowi juga kan melakukan hal yang sama, bersilaturahmi ke NU dan ke kelompok yang lain. Jadi, silaturahmi itu sangat baik,” pungkas Emrus. (Abh)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
