Layanan ini akan difungsikan sebagai ruang konsultasi bagi Ketua RW, lurah, hingga camat dalam menyusun perencanaan dan menentukan prioritas penggunaan dana di wilayah masing-masing.
“Nantinya Ketua RW, lurah, maupun camat dapat berkonsultasi terkait perencanaan serta alokasi penggunaan dana RW melalui crisis center tersebut,” jelas Supian.
Ia menekankan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja bersama seluruh perangkat daerah. Koordinasi dari tingkat kota hingga kelurahan disebut menjadi kunci agar manfaat dana RW benar-benar dirasakan warga.
“Saya minta bantuan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk menyukseskan program-program unggulan ini,” tandasnya.
Program dana RW Rp300 juta digadang-gadang menjadi instrumen strategis Pemkot Depok untuk mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan warga.
Di sisi lain, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat peran RW sebagai garda terdepan pelayanan publik dan pembangunan di lingkungan permukiman. (ber)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
