Kedua tugas negara tersebut, lanjut dia, bisa berjalan beriringan jika seluruh lembaga di pemerintahan bekerja sama komprehensif dan tidak saling ego. Seperti Kementerian Pertanian fokus meningkatkan produktivitas dan Kementerian Perdagangan bertugas mengatur regulasi ketersediaan.
“Di situlah harus dibangun antara yang produksi dan mengatur regulasi, ketersediaan harus berjalan bersama. Jangan sampai yang satu ingin meningkatkan produksi, namun yang satu ingin mencari jalan pintas keuntungan besar tanpa mempedulikan nasib petani,” jelasnya.
Dedi Mulyadi menilai saat ini petani kebingungan karena pengusaha atau tengkulak yang biasa menyerap gabah mereka mengalami dilema. Mereka takut kalau menyerap banyak gabah petani, justru malah pemerintah melakukan impor beras.
“Sehingga ketika dia membeli dengan harga cukup tinggi, begitu impor harus jual dengan harga rendah. Kondisi psikologis ini harus diselesaikan agar gabah petani terserap dan penyerapnya punya kepastian,” bebernya.
Sementara di sisi lain, Dedi Mulyadi juga menyoroti pemerintah dalam hal ini BPS yang selalu membuat ‘branding’ bahwa petani padi harus terus miskin.
