Anto menambahkan, alasan ketidakhadiran tersebut masih belum diketahui secara pasti. “Kami tidak tahu apa penyebab mereka tidak hadir. Yang jelas, kami sudah berupaya memanggil mereka sebanyak dua kali,” lanjutnya.
Sementara itu, Pengamat Hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners, Rd. Anggi Triana Ismail, melihat adanya potensi unsur pidana dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa tindakan transfer uang tersebut dapat melanggar peraturan pemilu.
Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu secara nasional dan mandiri.
Semua tindakan yang dilakukan penyelenggara harus mematuhi kode etik serta pedoman perilaku yang diatur dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017.
Kasus ini kini menjadi sorotan, terutama terkait kepatuhan terhadap kode etik dan dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kota Bogor. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
