Dalam hal perlindungan perempuan dan anak di daerah, Zaini juga menyoroti belum adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jawa Barat. Menurutnya, keberadaan lembaga ini penting untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi seksual.
“Di tingkat nasional sudah ada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, tetapi di Jawa Barat belum. Ini menjadi tugas kami di Komisi V agar KPAI dapat dibentuk di setiap daerah guna memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak,” tutupnya.
Sebelumnya, Aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta pada Jumat (21/2) lalu menjadi sorotan publik. Namun, bukan hanya karena tuntutan yang disuarakan, tetapi juga karena seorang orator perempuan yang lantang menyampaikan aspirasi justru mendapat serangan komentar seksis di media sosial.
Dalam aksi tersebut, video dan foto seorang mahasiswi yang dengan tegas menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah beredar luas di berbagai platform media sosial.
Alih-alih mendapatkan tanggapan terkait substansi yang disampaikannya, seorang netizen (@Ju*******) justru menuliskan komentar, “Yang cewek tuh suruh nikah ajah”, menunjukkan betapa masih kuatnya pandangan patriarki dalam melihat peran perempuan di ruang publik.
