JABARNEWS | BANDUNG – Wacana pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional kembali memunculkan gelombang perdebatan publik. Di tengah kondisi sosial-politik yang belum sepenuhnya stabil, langkah tersebut dinilai sejumlah kelompok berpotensi mengaburkan catatan sejarah yang masih menyisakan banyak pertanyaan.
Gema Pasundan organisasi mahasiswa dan pelajar yang berfokus pada isu sosial, budaya, dan demokrasi menyampaikan penolakan mereka secara terbuka melalui diskusi dan pernyataan sikap di Bandung.
Dalam forum bertajuk “Penolakan Penyematan Gelar Pahlawan kepada Soeharto”, para peserta mengkaji ulang dampak masa lalu Orde Baru terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Pasundan, Rajo Galan, menyampaikan bahwa penilaian terhadap figur nasional seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek sejarah, termasuk berbagai catatan kritik yang selama ini disampaikan oleh lembaga nasional maupun internasional.
“Penetapan gelar pahlawan perlu dijaga agar tetap sejalan dengan nilai moral, keadilan, dan proses pembelajaran bangsa,” katanya.
Diskusi tersebut juga menyoroti beragam catatan sejarah yang kerap menjadi bahan evaluasi publik: mulai dari dugaan pelanggaran HAM pada berbagai peristiwa tragis, pembatasan ruang demokrasi, hingga sejumlah laporan mengenai praktik korupsi yang pernah dibahas oleh lembaga antikorupsi global.
