Sementara itu, Sekda Kota Banjar Ade Setiana, membenarkan adanya kebijakan terbaru tersebut dan akan diterapkan sampai nanti belanja pegawai mencapai 30 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
“Nantinya kebijakan itu akan dimulai secara bertahap sampai nilai belanja pegawai mencapai batas maksimal 30 persen,” ucap Ade Setiana.
Terkait apakah kebijakan tersebut termasuk penghapusan tunjangan daerah (Tunda) untuk fungsional guru bersertifikasi, dia tidak menerangkan jauh soal tersebut.
“Itu saja informasinya. Sesuai yang itu,” tandasnya. (Red)
