“Jangan sampai perayaan Hari Buruh hanya jadi seremoni, tapi fakta di lapangan masih banyak hak buruh yang terabaikan,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar aktif menjembatani komunikasi antara pemilik perusahaan dan buruh, untuk mencegah konflik dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
“Kami ingatkan kembali janji kampanye bupati terpilih untuk menyediakan lapangan pekerjaan layak bagi warga lokal,” tambah Aldi.
KAMMI juga meminta agar pemerintah serius menciptakan solusi jangka panjang, termasuk menghapus pungli rekrutmen kerja dan memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang ingin membuka usaha mandiri.
“Buruh adalah penopang utama kemajuan daerah dan negara. Pemerintah harus hadir memberi solusi konkret, bukan hanya wacana,” tutup Aldi.
