“Kami sudah mengamankan sejumlah kapal pukat trawl, tetapi terkendala keterbatasan anggaran untuk melakukan patroli rutin,” jelas Sitinjak.
Meski begitu, Satpolair tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga perairan Sergai dari aktivitas ilegal tersebut.
Sementara itu, Sutrisno dari Komisi B DPRD Sergai menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Menurutnya, banyak kapal pukat trawl berasal dari luar daerah dan masuk secara ilegal ke perairan Sergai.
“Masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 1980-an. Kami akan mengusulkan pembentukan tim terpadu serta pengajuan anggaran khusus untuk mengatasi masalah pukat trawl,” tegas Sutrisno. (Mad)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
