“Buat apa kita membangun kalau masih punya hutang. Walaupun hutang itu bukan pada pemerintahan bupati sekarang, saya minta hutang DBHP menjadi skala prioritas untuk dilunasi,” katanya.
Sementara, Dulnasir, wakil rakyat dari Partai Demokrat, menambahkan bahwa banyak mantan kepala desa di Purwakarta terus menanyakan kepastian pelunasan.
“Kami diaudiensi terus oleh asosiasi mantan kepala desa. Pemda bilang sudah dianggarkan, tapi kenyataannya belum ada penyelesaian,” ujarnya.
Dalam rapat itu, perwakilan Dinas Pemberdayaan Mayarakat Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta memastikan tunggakan DBHP senilai Rp19,7 miliar akan diselesaikan tahun ini.
“Tunggakan sisa utang DBHP sebesar Rp19,7 miliar Insya Allah akan dilunasi pada tahun 2025 ini,” kata pejabat DPMD Purwakarta yang hadir dalam rapat tersebut.(red)
