“Kalau KPAI menyampaikan rekomendasi untuk menghentikan program ini, saya akan berdiri di belakang mereka. Ini soal masa depan anak-anak,” pungkasnya.
Ono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah semestinya mengedepankan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur resmi yang memiliki landasan hukum, bukan justru menerapkan sistem tanpa regulasi jelas seperti barak militer. (trn)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
