JABARNEWS | BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung program tiga juta rumah layak huni dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bogor menggandeng Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ketiga pihak ini bekerja sama menyediakan puluhan ribu unit rumah bersubsidi bagi ASN dan para pekerja di Kabupaten Bogor.
Kolaborasi Strategis untuk Perluas Akses Perumahan
Pemkab Bogor terus mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah daerah menggandeng Disnaker, Bank BJB, dan BP Tapera untuk menyasar segmen pekerja formal dan buruh.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah nyata Pemkab dalam mendukung target pembangunan rumah dari pemerintah pusat.
“Pemkab Bogor bersama BJB dan BP Tapera mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat yaitu membangun tiga juta rumah layak huni untuk MBR, dimana unit rumahnya terbanyak ada di Kabupaten Bogor,” kata Nana Mulyana kepada wartawan, Rabu, 2 Juli 2025.
—
Harga Terjangkau, Syarat Mudah, dan Lokasi Menjanjikan
Nana Mulyana menegaskan bahwa saat ini menjadi kesempatan emas bagi pekerja untuk memiliki rumah. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan, baik dari sisi harga maupun proses pembiayaan.
“Selain dapat harga beli rumah yang murah yaitu Rp 185 juta, para pekerja maupun buruh juga mendapatkan kemudahan, seperti pembayaran uang muka atau down payment yang sangat murah, yaitu Rp 1.850.000,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nana menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang 50 perwakilan HRD dari perusahaan swasta dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Materi yang disampaikan akan disebarluaskan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingat belum semua perusahaan dapat hadir pada kegiatan tersebut.
—
BP Tapera dan BJB Perluas Edukasi dan Realisasi Akad
Kepala Sub Divisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Damalik, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara masif untuk menyosialisasikan program FLPP kepada para pekerja. Ia menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat terus berupaya meringankan beban masyarakat dalam membeli rumah bersubsidi.
“Dengan adanya FLPP, maka pekerja maupun buruh semakin dimudahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk membeli Rumah Bersubsidi,” ujar Ikhsan Damalik.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini BP Tapera telah menyediakan sekitar 700.000 unit rumah bersubsidi secara nasional. Dari jumlah tersebut, 122.000 unit sudah terjual melalui akad jual beli menggunakan skema FLPP. Di Kabupaten Bogor sendiri, tersedia antara 30.000 hingga 40.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari timur, barat, utara hingga selatan.
Sementara itu, pihak Bank BJB menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan insentif tambahan berupa pembebasan premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, uang muka hanya dikenakan sebesar 1 persen dari harga rumah.
Calon penerima rumah subsidi hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar, antara lain memiliki penghasilan maksimal Rp 14 juta per bulan, belum pernah memiliki rumah, serta melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau desa, disertai dokumen identitas diri.
mahan Rakyat dan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bogor menggandeng Bank Jabar Banten (BJB) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Ketiga pihak ini bekerja sama menyediakan puluhan ribu unit rumah bersubsidi bagi ASN dan para pekerja di Kabupaten Bogor.
—
Kolaborasi Strategis untuk Perluas Akses Perumahan
Pemkab Bogor terus mendorong peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah daerah menggandeng Disnaker, Bank BJB, dan BP Tapera untuk menyasar segmen pekerja formal dan buruh.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah nyata Pemkab dalam mendukung target pembangunan rumah dari pemerintah pusat.
“Pemkab Bogor bersama BJB dan BP Tapera mendukung program Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Perumahan Rakyat yaitu membangun tiga juta rumah layak huni untuk MBR, dimana unit rumahnya terbanyak ada di Kabupaten Bogor,” kata Nana Mulyana kepada wartawan, Rabu, 2 Juli 2025.
—
Harga Terjangkau, Syarat Mudah, dan Lokasi Menjanjikan
Nana Mulyana menegaskan bahwa saat ini menjadi kesempatan emas bagi pekerja untuk memiliki rumah. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan, baik dari sisi harga maupun proses pembiayaan.
“Selain dapat harga beli rumah yang murah yaitu Rp 185 juta, para pekerja maupun buruh juga mendapatkan kemudahan, seperti pembayaran uang muka atau down payment yang sangat murah, yaitu Rp 1.850.000,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nana menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang 50 perwakilan HRD dari perusahaan swasta dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Materi yang disampaikan akan disebarluaskan melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengingat belum semua perusahaan dapat hadir pada kegiatan tersebut.
—
BP Tapera dan BJB Perluas Edukasi dan Realisasi Akad
Kepala Sub Divisi Pemasaran BP Tapera, Ikhsan Damalik, menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja secara masif untuk menyosialisasikan program FLPP kepada para pekerja. Ia menyebut bahwa pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat terus berupaya meringankan beban masyarakat dalam membeli rumah bersubsidi.
“Dengan adanya FLPP, maka pekerja maupun buruh semakin dimudahkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat untuk membeli Rumah Bersubsidi,” ujar Ikhsan Damalik.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini BP Tapera telah menyediakan sekitar 700.000 unit rumah bersubsidi secara nasional. Dari jumlah tersebut, 122.000 unit sudah terjual melalui akad jual beli menggunakan skema FLPP. Di Kabupaten Bogor sendiri, tersedia antara 30.000 hingga 40.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari timur, barat, utara hingga selatan.
Sementara itu, pihak Bank BJB menambahkan bahwa pemerintah juga memberikan insentif tambahan berupa pembebasan premi asuransi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, uang muka hanya dikenakan sebesar 1 persen dari harga rumah.
Calon penerima rumah subsidi hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar, antara lain memiliki penghasilan maksimal Rp 14 juta per bulan, belum pernah memiliki rumah, serta melampirkan surat keterangan dari kelurahan atau desa, disertai dokumen identitas diri.
