Masih menurut Fuad, berdasarkan Peraturan Presiden, efisiensi anggaran ditetapkan 50 persen dari APBD, sedangkan kegiatan lainnya sebesar 30 persen.
“Dinas PUPR terkena dampak paling besar karena anggarannya memang lebih besar dibanding dinas lain,” tandas Fuad.
Meski terjadi pengurangan anggaran, Fuad memastikan bahwa tenaga honorer di lingkungan Pemkab Tasikmalaya tidak terdampak karena data mereka telah tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemangkasan ini lebih difokuskan pada pengurangan biaya operasional, seperti perjalanan dinas, pertemuan, serta kegiatan sosialisasi, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat.
Walaupun terdapat pemangkasan anggaran, Fuad menegaskan bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD tetap berjalan.
