JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang nilainya menembus angka Rp300 miliar kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut utang tersebut merupakan warisan dari masa pemerintahan sebelumnya.
“Ini bukan terjadi di masa saya. Tapi saya mempertanyakan kenapa saat fiskal kita relatif kuat, alokasi anggaran justru lebih besar ke hibah ketimbang menyelesaikan kewajiban seperti iuran BPJS,” kata Dedi saat ditemui usai kunjungan kerja di RS Hasan Sadikin, Bandung, Selasa, 10 Juni 2025.
Menurut Dedi, tunggakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan di tingkat daerah.