Salah satu inovasi penting dalam agenda tersebut adalah SURABI JABAR (Sistem Utama Reformasi Birokrasi Terintegrasi), sebuah sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi hingga tingkat perangkat daerah.
“Kami ukur dan evaluasi reformasi birokrasi dari provinsi sampai kabupaten/kota. Ini untuk memastikan bahwa aktor utamanya adalah teman-teman di perangkat daerah,” jelas Iwan.
Dampaknya terlihat signifikan. Pada 2022, rata-rata indeks RB pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat berada di angka 63 poin. Kini, setelah sejumlah terobosan dilakukan, angkanya melonjak ke rata-rata di atas 86 poin.
“Dari 27 kabupaten/kota, 23 daerah sudah meraih nilai A dan hanya empat yang masih BB. Sementara Pemprov Jabar berada di angka 99,01 poin,” tambahnya.
Iwan berharap reformasi birokrasi yang dibangun secara kolektif ini mampu membentuk trust publik, dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk lebih akseleratif dalam membangun Jabar Istimewa. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
